Sulut Dinilai Siap Hadapi Pilkada Serentak 2020

15-11-2019 / KOMISI II
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Sulut, Manado. Foto : Alfi/mr

 

Anggota Komisi II DPR RI Hugua menilai persiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulut guna menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2020 mendatang sudah cukup baik. Kendati masih ada permasalahan teknis, namun ia yakin hal itu dapat segera diselesaikan.

 

“Secara umum sudah baik ya, hanya terkendala sedikit soal-soal teknis. Berkaitan dengan hal-hal teknis, saya kira, Provinsi Sulawesi Utara sudah siap. Begitupun KPU, KPUD, dan Bawaslu di Seluruh Indonesia, saya yakin juga semuanya sudah siap,” kata Hugua usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Pemprov Sulut dan mitra kerja terkait, di Kantor Gubernur Sulut, Manado, Kamis (14/11/2019).

 

Meski demikian, terdapat sejumlah catatan penting yang tak luput dari perhatian Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut jelang pelaksanaan Pilkada 2020. Salah satunya, terkait dengan perekaman data pemilih menggunakan KTP-Elektronik (KTP-el). Menurut Hugua, proses ini masih menemui kendala ketika Pemerintah Daerah mengeluarkan surat keterangan atau suket

 

“Berkaitan dengan perekaman KTP Elektronik, di sinilah banyak ditemukan (permasalahan). M ereka mau tidak mau harus mengeluarkan suket atau surat keterangan, yang harus memiliki keseragaman agar tidak mudah dipalsukan,” tegas Bupati Wakatobi, Sulawesi Tenggara periode 2006-2016 ini.

 

Pada hakikatnya, Komisi II DPR RI juga sudah memahami keterbatasan APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hugua dan pihaknya akan terus berusaha untuk meningkatkan pembiayaan dari APBN pada pelaksaanaan Pilkada, sehingga tidak membebani APBD. Ini masukan yang baik dari pemangku kepentingan daerah yang akan  diperperjuangkan pada tahun anggaran berikutnya.

 

“Anggaran ini gotong royong sebetulnya, gotong royong antara dana pusat dan dana dari daerah. Ke depannya kita akan tingkatkan pembiayaan APBN, jadi APBD pada tahun agaran selanjutnya. Intinya semuanya menurut saya sudah baik, sudah hampir siap semuanya,” pungkas legislator asal daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tenggara ini. (alw/sf)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...